PENGAMAT politik Dr Arief Wicaksono mengemuakakan bahwa memang idealnya harus seperti itu. Cuma sayangnya, rekomendasi harus dikeluarkan di dewan pimpinan pusat (DPP) partai politik, sehingga dalam prakteknya, banyak juga pasangan cabup-cawabup yang langsung melakukan lobby ke Jakarta.
Padahal bagus sekali kalau DPD/DPW partai di daerah saja yang mengeluarkan rekomendasi, karena asumsinya, mereka lebih memahami dinamika politik di daerah,”jelas Arief yang juga dekan fakultas ilmu sosial dan politik Unibos ini.
Sementara itu, dosen politik Unismuh Makassar Dr Luhur A Prianto menilai jika kondisi tata kelola partai politik kita sekarang ini sangat sentralistik dan oligarkis. Artinya elit parpol nasional lah yang menentukan arah keputusan. Pengambilan keputusan pun di dasari pragmatisme. Partai politik juga membangun “banyak pintu” menuju ruang negosiasi. Sehingga Penerbitan rekomendasi dukungan seperti wilayah tak bertuan dan arena pertarungan bebas.
“Tetapi semua tergantung bargaining position elit daerahnya. Hanya sedikit partai politik bisa mendelegasikan kewenangan pada elit daerah. Syaratnya elit parpol itu memiliki reputasi dan kepercayaan yang baik dari pimpinan DPP. Ia bukan seorang oportunis yang bekerja untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya,pungkas Luhur.